BANYUMASINFO,- Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) saat ini desa menjadi salah satu
institusi publik yang turut menjadi aktor di dalam pelaksanaan UU KIP. Transparansi
pengelolaan keuangan Dana Desa wajib dilakukan yang tujuannya adalah untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas, Namun bagi sebagian pejabat publik bahwa
pengelolaa Dana Desa masih dianggap sebagai ancaman. Camat Pekuncen Amrin Ma’ruf
diberbagai kesempatan menegaskan agar desa yang ada di wilayah Kecamatan
Pekuncen wajib untuk memenuhi aspek transparansi, hal tersebut dikatakan bahwa
kewajiban bagi pemerintah desa Rabu,(17/05).
Baca Juga
Amrin Ma’ruf mengatakan bahwa” Pemerintah Desa wajib
untuk memenuhi aspek transparansi dalam perencanaan pembangunan maupun
realisasi pembangunan, untuk memenuhi hal tersebut dapat dilakukan melalui
informasi desa, Yakni melalui pamflet,Banner ataupun website, dengan adanya
keterbukaan informasi tentunya menumbuhkan partisipatif masyarakat nantinya.
Ini sangat penting dengan adanya keterlibatan masyarakat didalam proses pembangunan
tentunya. Selain itu juga tidak menimbulkan su’udzon yang berlebihan didalam
pengelolaan keuangan desa “Terang Amrin.
“Jadi hal ini jangan dijadikan suatu kekhawatiran,
justru ketika kita tidak transparan akan bisa menimbulkan fitnah, jadi saya
harapkan kepada seluruh desa diwilayah Kecamatan Pekuncen agar memasang banner
APBDes, Papan Proyek maupun realisasi penggunaan anggaran desa” Tutup Amrin.
0 Komentar